PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PRAKTIK BIAYA TAMBAHAN DALAM TRANSAKSI PEMESANAN HOTEL MELALUI APLIKASI PENYEDIA AKOMODASI

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi transaksi ekonomi ke dalam sistem digital, termasuk pada sektor perhotelan melalui aplikasi penyedia akomodasi atau Online Travel Agent (OTA). Kemudahan yang ditawarkan OTA dalam pemesanan hotel secara daring tidak terlepas dari berbagai permasalahan hukum, salah satunya praktik penarikan biaya tambahan oleh pihak hotel di luar harga yang telah tercantum dan dibayarkan melalui aplikasi. Praktik tersebut berpotensi merugikan konsumen karena bertentangan dengan prinsip transparansi informasi dan kepastian hukum dalam transaksi elektronik. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah, yaitu apakah penarikan biaya tambahan oleh pihak hotel dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan apa dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas praktik tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta peraturan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku, jurnal, dan pendapat para ahli. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan penafsiran gramatikal dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penarikan biaya tambahan oleh pihak hotel di luar harga yang tercantum dalam aplikasi dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi karena tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati melalui aplikasi. Perlindungan hukum bagi konsumen dapat diberikan secara preventif melalui kewajiban transparansi informasi harga dan pengawasan terhadap pelaku usaha, serta secara represif melalui mekanisme pengaduan, penyelesaian sengketa, tuntutan ganti rugi, dan gugatan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun KUHPerdata.