Perlindungan Hukum Bagi Subjek Pemotretan Tanpa Izin Dalam Praktik Penjualan Foto Jalanan

Praktik fotografi jalanan (street photography) di ruang publik Kota Surabaya, di mana fotografer kerap mengambil gambar pengunjung tanpa izin lalu memperjualbelikannya melalui platform digital. Praktik tersebut sering dilakukan dengan alasan seni, dokumentasi publik, dan kebutuhan ekonomi kreatif, namun di sisi lain menimbulkan keberatan dari masyarakat karena dianggap melanggar privasi dan menggunakan potret seseorang untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum terkait batasan hak cipta fotografi dan perlindungan data pribadi subjek foto. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan pengaturan hukum atas hak cipta fotografi di Indonesia serta penerapan Pasal 1 ayat 1 UU HC dalam praktik penjualan foto jalanan di Surabaya.rnMetode dalam penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan (statute approac) bahan non hukum dengan melalui wawancara dengan 10 responden yang terdiri atas fotografer, subjek pemotretan, staf Hak Kekayaan Intelektual, dan instansi terkait, serta observasi lapangan di Jalan Tunjungan, Jalan Basrah, dan Jalan Basuki Rahmat. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal hukum.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa hak cipta fotografer tidak bersifat mutlak karena penggunaan potret secara komersial wajib memperoleh persetujuan subjek foto berdasarkan Pasal 12 UU Hak Cipta. di lapangan belum optimal akibat rendahnya pemahaman hukum fotografer, minimnya sosialisasi pemerintah, dan belum adanya mekanisme persetujuan yang jelas dalam praktik fotografi jalanan.