SINERGITAS LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Pemilu bersifat secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil yang diadakan setiap lima tahun sekali dan yang menjadi Penyelenggara Pemilu haruslah suatu komisi yang bersifat nasional, teladan atau independen. Dalam penyelenggaraannya tidak mungkin KPU dapat berjalan sendiri dikarenakan Pemilu membutuhkan pengawasan terhadap lembaga tersebut, oleh karenanya dibutuhkan lembaga lainnya yang juga independen untuk mengawasi kinerja KPU, yakni DKPP dan BAWASLU. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meneliti kaidah atau norma. Dengan menggunakan Metode Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Historis, dan Pendekatan Konseptual. Pendekatan Perundang - undangan, artinya dengan cara menelaah semua UU yang berkaitan dengan isu hukum. Pendekatan Historis, artinya dengan cara menelaah latar belakang mengenai isu yang dihadapi. Sedangkan Pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Bagaimana Pengaturan dan Reformulasi Konsep atau Penataan sebagai tawaran baru terkait Lembaga Penyelenggara Pemilu di Indonesia.

Kata kunci: Pemilu, KPU, DKPP, BAWASLU, Pengaturan dan Reformulasi Konsep Lembaga Penyelenggara Pemilu.