PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DALAM UPAYA PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 2 ZERO HUNGER

Indonesia masih menghadapi permasalahan serius dalam pemenuhan hak atas pangan bergizi, yang tercermin dari angka stunting nasional sebesar 19,8% pada tahun 2024 dan ketimpangan akses pangan bagi kelompok rentan. Merespons kondisi tersebut, Pemerintah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, yang menyasar 82,9 juta penerima manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian kerangka regulasi Program MBG dengan norma konstitusional dan instrumen hukum internasional, serta mengkaji relevansi program tersebut terhadap pencapaian Sustainable Development Goals 2 “Zero Hunger” sebagai komitmen global Indonesia hingga tahun 2030.rnPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Analisis dilakukan secara preskriptif-analitis guna mengevaluasi kesesuaian regulasi yang ada dengan norma konstitusional dan komitmen internasional Indonesia.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa Program MBG belum memiliki landasan hukum yang memadai, karena Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan hanya mengatur ketahanan pangan secara umum tanpa norma teknis spesifik, sehingga menimbulkan inkonsistensi pelaksanaan antardaerah dan lemahnya penegakan hukum yang terbukti dari kasus keracunan pada 6.517 siswa sepanjang 2025. Program MBG memiliki relevansi signifikan terhadap SDGs 2, khususnya target 2.1 dan 2.2, namun kontribusinya belum optimal akibat absennya sistem pemantauan terintegrasi dan belum terintegrasinya program dalam kerangka transformasi sistem pangan berkelanjutan sebagaimana dikehendaki SDGs 2.4. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi yang komprehensif dalam bentuk undang-undang khusus disertai mekanisme pengawasan yang akuntabel, serta penguatan Program MBG melalui harmonisasi kebijakan pangan lintas sektor sebagai wujud nyata komitmen negara dalam mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan dan berkeadilan.rnKata Kunci: Hak Atas Pangan, Makan Bergizi Gratis, Sustainable Development Goals, Regulasi Pangan