Perizinan Pemanfaatan Lahan Parkir oleh Usaha Mikro di Atas Tanah Penguasaan Toko Swalayan (Studi Kasus di Lahan Parkir Minimarket/Swalayan/Supermarket Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya)

Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 116 Tahun 2023 memberikanrnkesempatan kepada usaha mikro untuk memanfaatkan area parkir toko swalayanrnsebagai lokasi usaha tanpa dipungut biaya. Namun, dalam praktiknya masihrnditemukan pengelola minimarket yang menyewakan lahan parkir kepada pelakurnusaha mikro dengan menarik sejumlah biaya tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dan implementasinya di lapangan yang berpotensi merugikan usaha mikro sertarnmenimbulkan konsekuensi hukum bagi pengelola minimarket. Berdasarkanrnpermasalahan tersebut, penelitian ini mengkaji implikasi hukum penyewaan lahan parkir minimarket kepada usaha mikro terhadap izin usaha minimarket dan bentuk perlindungan hukum bagi usaha mikro akibat pelanggaran ketentuan larangan penyewaan lahan parkir.rnPenelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatanrnsosiologi hukum. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pelaku usaha mikro, pengelola minimarket, serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.rnData sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang relevan. Seluruh data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penyewaan lahan parkirrnminimarket kepada usaha mikro di Kecamatan Kenjeran masih terjadi danrnbertentangan dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 116 Tahun 2023.rnPelanggaran tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksirnadministratif terhadap pengelola minimarket, mulai dari teguran, penghentianrnkegiatan tertentu, hingga pencabutan izin usaha apabila pelanggaran terusrndilakukan. Perlindungan hukum bagi usaha mikro secara preventif telah diaturrnmelalui pemberian hak untuk memanfaatkan area parkir toko swalayan tanparndipungut biaya. Namun, perlindungan hukum represif bagi usaha mikro belumrndiatur secara jelas dalam peraturan tersebut karena ketentuan yang ada lebihrnberfokus pada pemberian sanksi kepada pihak minimarket sebagai pelanggar.rnAkibatnya, pelaksanaan perlindungan hukum bagi usaha mikro belum berjalanrnsecara optimal dan masih memerlukan penguatan pengawasan serta penegakanrnhukum oleh pemerintah daerah.