IMPLEMENTASI SANKSI ADMINISTRATIF SEKTOR PERIKANAN SATUAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMONGAN

Sektor perikanan merupakan salah satu sumber daya alam yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan Negara. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia yang melibatkan beberapa lembaga negara, seperti POLAIRUD, TNI AL, BAKAMLA dan PSDKP. Banyaknya lembaga ini sering menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasan laut dan penegakannya. Indonesia memiliki jumlah laut yang banyak dan masih sering ditemukan pelanggaran dalam sektor perikanan. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pemberian sanksi administratif sektor perikanan yang telah dilakukan oleh Satwas SDKP Lamongan sebagai lembaga yang berhak untuk memberikan sanksi administratif pelanggaran perikanan, serta implementasi dalam penegakan hukum sektor perikanan.rnrnMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, yaitu aturan perundang-undangan, wawancara, dan studi kepustakaan.rnrnHasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan pemberian sanksi administratif di sektor perikanan dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui DIRJEN PSDKP, dan lembaga lain hanya berwenang dalam pengawasan dan penindakan awal. Implementasi yang telah dilaksanakan oleh Satwas SDKP Lamongan menunjukkan bahwa sanksi administratif telah diberikan pada pelanggaran kapal, berupa ketidaklengkapan dokumen perizinan berusaha dan kewajiban VMS. Namun dalam penegakan hukumnya, masih tidak optimal karena pada nelayan kecil masih banyak yang menggunakan alat tangkap terlarang seperti dogol, bondet dan pair seine, alat tangkap ini dilaranag, karena dapat merusak dan membahayakan keberlanjutan sumber daya perikanan.