PERGESERAN KEKUASAAN PRESIDEN DALAM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia tercatat
beberapa kali mengalami pergantian dan perubahan UUD, mulai dari UUD NRI
Tahun 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949, Undang-Undang
Dasar Sementara Tahun dan kembali berlakunya Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Dekrit Presdien pada tanggal 5 Juli 1959
sampai dengan dilakukannya perubahan. Perubahan dan pergantian itu
menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan fundamental dalam ketatanegaraan
Republik Indonesia, salah satunya adalah terjadinya pergeseran kekuasaan
Presiden. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang
kekuasaan-kekuasaan Presiden dan pergeserannya.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Adapun
pendekatan yang dilakukan adalah Pendekatan Perundang-Undangan
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran
kekuasaan presiden, diantaranya kekuasaan untuk membentuk undang-undang
yang beralih menjadi kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat, kekuasaan untuk
mengangkat dan memberhentikan duta dan konsul dengan memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, kekuasaan untuk memberikan grasi,
rahabilitasi, amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah
Agung dan Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, serta kekuasaan untuk
memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan
undang-undang. Pergeseran kekuasaan ini disebabkan oleh faktor konstitusional
yakni adanya ruang untuk dilakukan perubahan UUD sebagai dasar
terlegitimasinya kekuasaan Presiden dan faktor non konstitusional yaitu
menumpuknya kekuasaan pada satu lembaga negara
Kata kunci: Pergeseran, Kekuasaan Presiden, Ketatanegaraan Republik
Indonesia.