KETIDAKTEPATAN SANKSI PIDANA YANG DIJATUHKAN HAKIM DALAM PERKARA PENYELUNDUPAN SATWA YANG DILINDUNGI (Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pid.Sus-LH/2025/PN Bit)

ABSTRAKrnSatwa liar merupakan seluruh hewan yang hidup di darat, air, maupun udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas di alam maupun yang dipelihara oleh manusia. Terhadap jenis satwa tertentu yang populasinya terbatas dan terancam keberadaannya, negara memberikan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Salah satu pembaruan penting dalam undang-undang tersebut adalah ditetapkannya pidana minimum khusus sebagai upaya memperkuat perlindungan satwa yang dilindungi, supaya tidak terjadi disparitas pemidanaan, serta mencegah terjadinya kejahatan serupa. Namun demikian, dalam praktik peradilan masih ditemukan putusan yang menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus yang telah ditentukan oleh undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketepatan sanksi pidana yang dijatuhkan hakim dalam Putusan Nomor 40/Pid.Sus-LH/2025/PN Bit terhadap ketentuan Pasal 40A ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangundangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), yang dianalisis secara preskriptif berdasarkan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyimpan, memiliki, dan mengangkut satwa yang dilindungi serta bagian-bagiannya tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 40A ayat (1) huruf d dan huruf f jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Meskipun seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, yang berada di bawah ketentuan pidana minimum khusus, yaitu 3 (tiga) tahun. Pertimbangan hakim yang mendasarkan keringanan pidana pada alasan bahwa barang bukti diperoleh sebagai oleh-oleh atau kenang-kenangan tidak cukup untuk mengesampingkan kebijakan pemidanaan yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, penjatuhan pidana dalam putusan tersebut dinilai belum tepat karena tidak sejalan dengan ketentuan pidana minimum khusus, tujuan pemidanaan, prinsip kepastian hukum, serta kebijakan perlindungan satwa yang dilindungi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.rnKata Kunci: Satwa Liar Dilindungi, Pidana Minimum Khusus, Tindak Pidana Konservasi, Disparitas, Pemidanaan.