ANALISIS PEMBERLAKUAN HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP KEPALA DAERAH TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh kepala daerah yang memiliki dampak luas dan strategis. Penyelenggaraan pemerintahan daeraeh terdiri dari pemerintah daerah dan DPRD kabupaten/Kota, keberadaan DPRD Kabupaten/Kota dituntut mampu menjadi pengawas atau “control” terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah, DPRD Kabupaten/kota dan kepala daerah merupakan bagian dari eksekutif, hal tersebut berbeda dengan DPR-Ri yang berperan sebagai lembaga legislatif dan suda sepatutunya melakukan pengawasan terhadap eksekutif, kedudukan DPRD Kabupaten/kota berbeda dengan DPRD-RI yang berada pada tingkatan pusat, sehingga bentuk pengawasan dengan cara angket menimbulkan sebuah masalah yang mengakibatkan urusan rumah tangga daerah tidak akan berjalan secara efektif mengingat kedunya adalah “mitra kerja” dalam membangun daerah. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap sinkronisasi peratran perundang-undangan secara vertical dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut diperlukan reduksi atau meniadakan pemberlakuan hak angket oleh DPRD Kabupaten/Kota, untuk memberikan keseimbangan, stabilitas, dan mencegah terjadinya impeachment terhada kepala daerah oleh DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana dikaetahui bahwasannya keduanya merupakan “mitra” dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah
Kata kunci: Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah, DPRD Kabupaten/Kota, pemberlakuan, kedudukan, dan hak angket