EVALUASI PRODUK HUKUM PARLEMEN DI INDONESIA

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terjadi selama 4 kali dalam kurun waktu 1999-2002 telah membawa implikasi perubahan bagi tatanan kenegaraan RI. MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi Negara, melainkan kedudukannya sejajar dengan lembaga perwakilan seperti DPR dan DPD. Begitu pula dengan produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga perwakilan yang merupakan lembaga legislatif dan memiliki kewenangan dalam membentuk peraturan atau Undang-Undang. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan telah di atur pada Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, kedudukan Ketetapan MPR berada di atas Undang-undang sedangkan kedudukan dari lembaganya sejajar. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif, adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Ketetapan MPR berada di bawah dari UUD 1945, menimbulkan ketidaksinambungan dengan kedudukan bagi lembaga parlemen yang memiliki kedudukan yang sejajar. Sedangkan produk hukum yang dihasilkan memiliki kedudukan yang berbeda dan Sistem parlemen yang seperti apakah yang di diterapkan di negara Indonesia saat ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan.

Kata Kunci : Produk Hukum, Parlemen, Ketetapan MPR, Perundang-undangan, lembaga perwakilan, kedudukan MPR.