Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Ketika Debitor Pailit (Studi Pasal55 Ayat 1 UU No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU))

ABSTRAK
Pasal 55 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) membahas tentang hak kreditor pemegang jaminan fidusia dapat mengeksekusi seakan-akan tidak terjadi kepailitan, peraturan ini berlaku bagi masyarakat pelaku usaha maupun bukan pelaku usaha baik perorangan maupun persekutuan, yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, dan berbasis konvensional maupun syariah, begitu juga penyelesaiannya adalah kewenangan Pengadilan Niaga yang notabene sumber hukumnya adalah UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang (UUKPKPU). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksekusi jaminan fidusia ketika debitor pailit menurut Pasal 55 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU), kemudian meninjaunya dari sudut pandang hukum Islam.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berbentuk yuridis normatis untuk jenis penelitiannya adalah kepustakaan (library research) yang mana bersifat deskiptif analisis berdasarkan penalaran deduktif dengan menggambarkan eksekusi jaminan fidusia ketika debitor pailit menurut Pasal 55 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) kemudian menganalisa dari sudut hukum Islam yang bersumber dari kepustakaan.
Hasil penelitian ini menggambarkan bahwasannya menurut Pasal 55 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU), kreditor pemegang jaminan fidusia memiliki kedudukan didahulukan dalam pengeksekusian jaminan fidusia yang disebut sebagai kreditor separatis. Namun terdapat penangguhan selama 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pailit, setelah penangguhan selesai maka kreditor tersebut diberi waktu 2 (dua) bulan untuk mengeksekusi, jika objek jaminan fidusia belum terjual, maka harus diserahkan kepada kurator untuk dieksekusi tanpa mengurangi hak kreditor pemegang jaminan fidusia tersebut. Hukum Islam juga berpendapat bahwa kreditor pemegang jaminan fidusia memiliki kedudukan didahulukan dalam pengeksekusiannya sebagaimana pendapat Wahbah az-Zuhaili mengatakan salah satu benda pailit yang harus didahulukan penjualannya adalah benda yang terikat dengan jaminan atau borg, kemudian Imam Syafi’i juga mengatakan bahwa barang yang terikat dengan gadai dalam kepailitan menjadi hak penerima gadai dan Ibnu Rusyd juga berpendapat bahwa harta penerima gadai dibelokkan dari utang para pemilik piutang. Kemudian penjualan jaminan fidusia harus dilakukan oleh hakim sebagaimana hadits dari Ka’ab bin Malik dan Abdurrahman bin Ka’ab yang menjelaskan bahwasannya Rasulullah menjual harta Mu’adz ketika hutangnya telah melebihi dari hartanya.

Kata kunci: Hukum Islam, Pailit, Eksekusi Jaminan Fidusia.