KEWENANGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA DENGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM HAL UPAYA PENGAWASAN MALADMINISTRASI APARATUR SIPIL NEGARA GUNA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

Penelitian ini mengkaji kewenangan dua lembaga negara di Indonesia yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang berwenang mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan lembaga Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang berwenang meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai laporan maladministrasi oleh pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk kewenangan kedua lembaga tersebut dibidang maladministrasi dengan masing-masing perannya sebagai lembaga pengawas untuk salah satu upaya mewujudkan good governance.
Permasalahan ini dikaji menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan (Statute Approach).
Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat kewenangan pengawasan yang sama dibidang maladministrasi oleh pemerintah dengan statusnya sebagai ASN. Dengan kewenangan dibidang maladministrasi, kedua lembaga tersebut sama-sama berwenang melakukan pengawasan maladministrasi oleh ASN yang berperan sebagai pelayan publik namun dengan sisi yang berbeda yaitu kepegawaian dan penyelenggaraan pelayanan publik guna mengarah pada good governance. Dengan demikian, sebaiknya terdapat batasan kewenangan KASN dalam pengawasan penerapan asas, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku bagi ASN dengan status jabatan tertentu saja, mengingat tempat kedudukan KASN hanya ada di ibu kota negara agar tidak sama kewenangannya untuk menangani bidang maladministrasi sebagaimana ORI berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah yang tempat kedudukan menunjang perannya karena ORI dapat didirikan perwakilannya di provinsi dan/atau kabupaten/kota serta memperjelas kelembagaan kedua lembaga negara tersebut agar menangani bidang pengawasan maladministrasi yang berbeda untuk upaya mewujudkan good governance.

Kata Kunci: Kewenangan – Maladministrasi – Pelayanan Publik – Pengawasan – Good Governance.