KEDUDUKAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM SENGKETA PEMILU PADA PERKARA VERIFIKASI PARTAI POLITIK

Indonesia adalah Negara yang menganut sistem demokrasi dan meletakkan kekuasaan
tertinggi berada ditangan rakyat, sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang
menyatakan bahwa“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang
Undang Dasar”.. Yang mana wujud dari pelaksanaan kedaulatan tersebut yaitu dengan
terselenggaranya pemilu. Penyelenggaraan pemilu tidak akan terlepas dari permasalahan. Oleh
karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memaparkan prosedur penyelesaian sengketa proses
pemilu di PTUN.
Metode penelitian yang digunakan adalah peneletian yang berbentuk yuridis normatif
dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Adapun hasil penelitian ini menunujukkan bahwa kewenangan yang dimiliki PTUN untuk
memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena peraturan dasarnya mengenai sengketa
proses pemilu yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, menegaskan bahwa upaya administratif
yang diberikan adalah banding administratif. Maka Pengajuan gugatan seharusnya dilakukan ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Terhadap putusan PTUN yang bersifat final dan mengikat
serta tidak ada upaya hukum lain telah telah menimbulkan multi tafsir sehingga sulit dipahami bagi
masyarakat terhadap hukum, yang seharusnya putusan PTUN yang memperoleh kekuatan hukum
tetap (in kracht van gewijsde) masih dapat dilakukan upaya hukum luar biasa, namun tidak ada
penjelesan lebih lanjut terhadap ketentuan tersebut dan putusan yang bersifat final dan mengikat
status hukumnya bersifat konstutif.
Kata kunci : sengketa - putusan - pemilu - PTUN