REFORMULASI KONSEP LEMBAGA NEGARA DALAM BIDANG HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Lembaga negara adalah susunan ketatanegraan yang merupakan suatu representasi
dari ketiga cabang kekuasaan yang ada di Indonesia. Ketiga cabang kekuasaan
tersebut meliputi eksekutif, yudikatif, dan legiselatif. Namun keberadaan lembaga
negara tidak selalu harus mengacu pada ketiga kekuasaan tersebut. Jika suatu saat
dibutuhkan maka bisa saja dilakukan pembentukan lembaga negara diluar ketiga
cabang kekuasaan tersebut. Salah satu yang dilakukan pemerintah Indonesia
adalah melakukan pembentukan beberapa lembaga negara dalam bidang hak asasi
manusia yaitu Komnas HAM, Pengadilan HAM, Komnas perlindungan anak,
Komnas anti kekerasan terhadap perempuan, dan Komisi kebenaran dan
rekonsiliasi. Namun pembentukan beberapa lembaga negara Hak Asasi Manusia
ini memunculkan permasalahan tumpang tindih tugas, wewenang, dan fungsi
antar lembaga negara Hak asasi manusia.
Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis normative
artinya untuk memperoleh kebenaran ilmiah atas jawaban isu hukum yang di kaji,
maka dalam penilitian ini dipergunakan pendekatan perundang-undangan (Statute
Aprroach) merupakan pendekatan yang mengkaji peraturan perundang-undangan
atau berbagai aturan hukum yang menjadi fokus tema sentral penelitian.
Terjadinya tumpang tindih tugas, wewenang, dan fungsi antar lembaga
negara dalam bidang hak asasi manusia, maka perlu adanya pengaturan ulang
(rekontruksi) untuk melakukan peleburan lembaga negara tersebut. Peleburan
lembaga negara ini sebagai upaya untuk menciptakan sistem birokrasi yang lebih
baik dengan satu pintu untuk memaksimalkan kinerja lembaga negara Hak asasi
manusia tersebut.
Kata kunci : Rekontruksi – Lembaga negara – Hak asasi manusia