PENYELESAIAN SENGKETA WARIS YANG MELIBATKAN ANAK ANGKAT (Studi atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 K/AG/2013 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 26/Pdt.G/2015/PTA.Plg)

Penelitian ini mengkaji dua putusan yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 K/AG/2013 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 26/Pdt.G/2015/PTA.Plg. Hal yang menarik untuk dikaji yaitu pada 2 (dua) putusan tersebut memutus berbeda terhadap pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil kajian menunjukkan bahwa Putusan Mahkaman Agung Nomor 39 K/AG/2013 yang memberikan wasiat wajibah tepat apabila ditinjau dari perspektif Al-Qur’an dan Sunnah. Namun, putusan tersebut kurang tepat menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam karena Kompilasi Hukum Islam mengatur pemberian wasiat wajibah dalam Pasal 209 ayat (2) sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) bagian untuk anak angkat. Oleh karena itu, Putusan Nomor 909/Pdt.G/2011/PA.Mks paling tepat menurut Kompilasi Hukum Islam karena tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) dan tidak melebihi bagian ahli waris yang mendapatkan bagian terkecil. Sementara, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 26/Pdt.G/2015/PTA.Plg memberikan wasiat wajibah sebanyak 1/3 (sepertiga) bagian untuk anak angkat kurang tepat karena berakibat bagian yang diterima anak angkat melebihi bagian ahli waris. Oleh karena itu, Pengadilan Agama dalam memberikan wasiat wajibah harus memenuhi asas keadilan agar ahli waris tidak merasa dirugikan. Hal itu dikarenakan wasiat wajibah identik dengan pemberian waris kepada anak angkat. Namun, perbedaannya terletak pada wasiat wajibah tidak melekat pada asas ijbari.

Kata kunci: Wasiat, Wasiat Wajibah, Anak Angkat, Peralihan Harta, Keadilan, Ijbari