PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG ANGKUTAN UMUM TERHADAP SANTUNAN DANA PERTANGGUNGAN ATAS TERJADINYA KECELAKAAN TUNGGAL

Kecelakaan tunggal merupakan kecelakaan yang hanya melibatkan satu
kendaraan bermotor dan tidak melibatkan pemakai jalan lain. Kecelakaan tunggal
dalam ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tidak dijamin
karena tidak termasuk dalam ruang lingkup pertanggungan. Ketentuan ini
menunjukkan bahwa kecelakaan yang diakibatkan oleh alat angkutan lalu lintas
jalan termasuk angkutan umum yang mengalami kecelakaan tunggal tidak
mendapat jaminan. Namun bagaimana dengan penumpang angkutan umum yang
mengalami kecelakaan tunggal dalam hal ini apakah berhak mendapat santunan
dana pertanggungan, dan bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan bagi
penumpang yang mengalami kecelakaan tunggal.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan bahan
penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Menggunakan
metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), serta analisa bahan
hukum menggunakan logika deduktif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penumpang angkutan umum yang
mengalami kecelakaan tunggal tidak berhak mendapat santunan dana
pertanggungan, karena dalam Undang-undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964
tidak ada aturan mengenai kecelakaan tunggal, hal ini juga dipertegas dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XV/2017 yang menyatakan
bahwa kecelakaan tunggal tidak dijamin. Dengan demikian perlindungan hukum
yang dapat diberikan bagi penumpang angkutan umum yang mengalami
kecelakaan tunggal, yakni dapat dilakukan dengan pemberian santunan secara ex
gratia, dengan segala pertimbangan khusus dan atas dasar kemanusiaan, korban
yang tidak dijamin tersebut mendapatkan santunan.
Kata Kunci : Kecelakaan Tunggal, Santunan Dana, Perlindungan Hukum.