ASPEK PIDANA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PETANI DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM BUDIDAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN

Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Petani berperan penting dalam upaya membangun pertanian ke arah yang lebih maju untuk mempertahankan ketahanan pangan serta kedaulatan pangan. Skripsi ini ditujukan untuk mengkaji mengenai aspek pidana dan perlindungan hukum terhadap hak-hak petani dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Membudidayakan tanaman merupakan sebuah sarana pertanian atau hak bagi petani dalam meningkatkan kedaulatan pangan di sector pertanian. Namun dalam UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan masih belum nampak secara jelas mengenai perlindungan hukum bagi hak petani dimana ada petani yang dijatuhi pidana akibat tidak mempunyai izin untuk menjadi pembudidaya benih tanaman pangan. Skripsi ini juga akan mengkaji secara khusus mengenai aspek pidana dan perlindungan hukum bagi hak petani yang melakukan pembudidaya benih tanaman pangan untuk memenuhi kebutuhannya dan upaya untuk meningkatkan kedaulatan pangan di sektor pertanianrnMetode penelitian yang digunakan dalam peneliitian ini ialah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa regulasi mengenai sistem budidaya belum cukup untuk mencapai kedaulatan pangan dan belum nampak bentuk perlindungan hukum terhadap hak petani dalam mencapai kesejahteraan petani untuk melaksanakan pembudidayaan benih pangan. Regulasi mengenai sistem budidaya harus seimbang dalam pelaksanaan bersama penegak hukum dalam memenuhi hak para petani untuk mencapai sebuah kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan.