URGENSI PELIBATAN TNI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME

Tindak pidana terorisme merupakan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal yang dapat dikategorikan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dan termasuk pelanggaran berat Hak Asasi Manusia yang merupakan kejahatan kemanusiaan (crime against humanity). Didalam Undang-undang terorisme kewenangan hanya diberikan kepada Polri. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti sebab tindak pidana terorisme termasuk kejahatan yang sangat serius yang dapat mengancam kedaulatan negara. Penelitian ini dilakukan untuk memaparkan dan menganalisis terkait pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana terorisme yang saat ini menuai pro dan kontra di berbagai kalangan para pakar hukum maupun aparat penegak hukum.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approch) digabungkan dengan pendekatan konseptual (conceptual approch). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. materi penulisan penelitian ini berasal dari buku, undang-undang, jurnal, makalah, artikel yang dipublikasikan di website internet. Analisis bahan hukum yang digunakan preskriptif analitis.
Hasil penelitian menunjukkan, bahwa penanganan tindak pidana terorisme tidak hanya diberikan kewenangan kepada Polri, mengingat keterbatasan yang dimiliki Polri dalam hal Sumber Daya Manusia, teknologi, skill. Seyogianya Tentara Nasional Indoneisa juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan. disamping itu langkah-langkah yang akan dilakukan Tentara Nasional Indonesia yaitu pengendalian (represif) maupun pencegahan (preventif), dengan menggunakan pendekatan dua model yaitu sistem peradilan pidana (criminal justice system) dan pendekatan model perang (war model).

Kata kunci: Terorisme – Pelibatan Tentara Nasional Indonesia