ANALISIS TRANSAKSI PADA AKAD KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN BUKAN PENERIMA BANTUAN IURAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

ABSTRAK
Keikutsertaan BPJS Kesehatan diwajibkan menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Hal yang menarik ialah kewajiban tersebut perlu
untuk dikaji menurut Hukum Islam terkait kepesertaan bukan PBI karena mekanisme yang terdapat
kemungkinan timbulnya isu riba, gharar dan maysir. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan
memperoleh kejelasan transaksi terkait akad kepesertaan BPJS Kesehatan bukan PBI sesuai dengan
ketentuan Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif
dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan pada
dasarnya akad pada BPJS kesehatan identik dengan akad takaful dari unsur tolong menolong, gotong
royong serta wakalah. Namun, persetujuan peserta mewajibkan menghibahkan keseluruhan dana,
ketentuan inilah yang menimbulkan dana hangus pada iuran yang dibayarkan sebagaimana yang
terdapat dalam asuransi. Dana hangus ini dapat dihindarkan dengan adanya rekening tabarru’.
Selain itu, hibah iuran kepesertaan juga tidak memenuhi rukun dan syarat karena bukan atas dasar
kesadaran peserta melainkan kewajiban Undang-undang dan pengelolaannnya tidak diwajibkan
menurut syariat. Selain itu, transaksi BPJS Kesehatan juga belum dapat lepas dari timbulnya unsur
riba, gharar dan maysir. Unsur riba ditunjukkan dengan masih adanya sanksi denda atas
keterlambatan iuran. Unsur gharar berasal dari objek akad yakni jaminan keadaan terhadap sehat
sakitnya seseorang yang tidak pasti. Unsur gharar ini memicu pula timbulnya unsur maysir yakni
peserta untung karena klaim dapat melebihi jumlah iuran sebaliknya peserta rugi ketika tidak
menggunakan manfaat pelayanan karena tidak ada pengembalian dana. Unsur larangan ini
sebaiknya diminimalisir agar tidak melanggar prinsip syariat.
Kata kunci : BPJS Kesehatan, akad, hibah, iuran dan takaful.