PEMENUHAN HAK – HAK PEKERJA ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI BIDANG USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN BANGKALAN

ABSTRAK

Akibat dari adanya pandemi Covid-19 menyebabkan perekonomian dunia lumpuh total. Berbagai bidang usaha di Indonesia sedang mengalami krisis yang sangat mengancam negara, khususnya pada bidang usaha pariwisata di berbagai wilayah, termasuk pula di Pulau Madura. Jutaan pekerja atau buruh sangat rentan untuk kehilangan pekerjaan dan pendapatan mereka. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 25 dijelaskan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan pengakhiran hubungan kerja karena satu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh/pekerja dan pengusaha.
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian Empiris, yaitu penelitian yang menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan data dan fakta yang dibutuhkan mengenai permasalahan pemenuhan hak pekerja atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil dari penelitian yang menghasilkan data Deskriptif analisis, merupakan data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun berupa lisan, serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa PHK yang dilakukan oleh perusahaan di bidang usaha pariwisata di kabupaten Bangkalan sudah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. PHK memiliki beberapa prosedur yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Pertama-tama dilakukan musyawarah dengan pihak karyawan dan perusahaan. Musyawarah bertujuan untuk mendapatkan pemufakatan yang dikenal dengan istilah bipartit. Jika proses musyawarah telah mencapai suatu kesepakatan maka hal ini dituangkan dalam Surat Perjanjian Bersama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan didaftarkan ke PHI setempat. Terakhir jika terjadi pemutusan hubungan kerja, yaitu perusahaan wajib memberikan uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja yang seharusnya diterima oleh karyawan. Pemenuhan hak-hak bagi pekerja yang di PHK pada bidang usaha pariwisata di Kabupaten Bangkalan belum sepenuhnya terpenuhi, Ada beberapa hak para pekerja yang di PHK yang belum mereka dapatkan, misalnya uang penggantian hak karyawan yang harus diberikan kepada pekerja sebagai uang ganti rugi terhadap hak-hak yang belum diambil oleh pekerja/karyawan.

Kata Kunci : PHK, Hak Pekerja, Bidang Usaha Pariwisata, dan Pandemi