KONSEP PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT KETERBELAKANGAN MENTAL (Study kasus: Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong,Kabupaten Ponorogo)

Hak warga negara merupakan hak yang diberikan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. oleh karena itu, status kewarganegaraan warga negara menjadi tolok ukur dalam hal pemberian hak warga negara. Perlindungan hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin didalam Undang-Undang Dasar 1945, sebagai negara hukum salah satu unsur mutlak yang harus ada adalah pemenuhan hak-hak dasar manusia dan adanya perlindungan hak asasi manusia. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan
kesamaan hak. Desa Karangpatihan tercatat 290 Kepala Keluarga di Dusun Tanggungrejo hidup dibawah kemiskinan dan 561 Kepala keluarga hampir miskin. dan tercatat 98 orang yang mengalami gangguan Tunagrahita.
Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif, adapun pendekatan penelitian dalam mengkaji permasalahan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) dan Pendekatan Kasus (case approach).
Hasil penelitian ini menujukan bahwa pemenuhan hak konstitusional masyarakat belum terpenuhi secara merata sehingga perlu adanya peraturan khusus, salah satu contohnya adalah di Desa Karangpatihan yang penduduknya mengalami gangguan keterbelakangan mental akibat dari dampak kemiskinan,
sehingga masyarakat tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya.