PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PEREDARAN KOSMETIKA TIDAK LAYAK EDAR

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Kosmetika adalah merupakan salah satu dari sediaan farmasi yang dipergunakan sebagai sarana untuk mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi seseorang. Dalam prakteknya peredaran kosmetika di Indonesia banyak yang illegal (tidak layak edar), baik kosmetika impor maupun kosmetika produk lokal, sehingga perlu campur tangan pemerintah dalam melakukan pengendalian peredaran kosmetika sebagai upaya perlindungan hukum bagi masyarakat untuk menjamin kualitas produk kosmetika dan mencegah terjadinya kerugian bagi masyarakat. Saat ini Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam pengendalian kosmetika yang mengandung bahan berbahaya melalui pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, khususnya kosmetika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini dipaparkan untuk mengetahui kriteria kosmetika layak edar sesuai peraturan perundang-undagan yang terkait dan pertanggungjawaban Pemerintah dan pelau usaha atas peredaran kosmetika tanpa izin edar
Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yang terdiri dari UUD 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010, dan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 18 dan 19 Tahun 2015
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kosmetika yang layak edar harus harus memenuhi persyaratan teknis, adapun persyaratan teknis yang dimaksud meliputi persyaratan keamanan, kemanfaatan, mutu, dan klaim. Hal ini sesuai Peraturan Kepala Badan POM Nomor 19 Tahun 2015. Dan tindakan pemerintah dalam mengawasi dan mengatur sanksi-sanksi yang diterapkan kepada pelaku usaha dalam pelanggaran, sanksi tersebut dapat berupa pidana yaitu kurungan dan denda, sanksi perdata berupa ganti rugi dan sanksi administrasi berupa pencabutan ijin.