PROBLEMATIKA DAN MANFAAT SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN BANGKALAN

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk 275.773,8 juta jiwa dengan jumlah populasi muslim sekitar 237.56 juta jiwa. Dengan demikian, negara Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi produsen makanan halal. Industri halal merupakan salah satu topik yang saat ini banyak diperbincangkan di lingkungan bisnis internasional. Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu daerah dengan jumlah UMKM terbanyak di Madura yaitu sekitar 22.500 UMKM. UMKM di Kabupaten Bangkalan yang telah tersertifikasi halal ada 196 UMKM, hal ini dibuktikan dengan data yang diperoleh dari halal center UTM. Namun ironisnya, hampir seluruh UMKM di Kabupaten tersebut belum memiliki sertifikasi halal. Hal ini dibuktikan dengan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan.rnKeanekaragaman UMKM di Kabupaten Bangkalan kini telah mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan zaman, Oleh karena itu pemerintah telah menerbitkan sebuah peraturan yang menetapkan bahwa segala macam produk yang beredar di Indonesia berkewajiban untuk bersertifikat halal, sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.rnMadura dengan potensi masyarakat yang mempunyai karakter kuat memegang teguh ajaran Islam dan potensi Ekonomi sangat mendukung atas perkembangan dunia Usaha. Namun fakta dalam kehidupan masyarakat, dunia Usaha di Madura belum berkembang sesuai harapan. Hal ini dikarenakan belum adanya aturan yang baik tentang Usaha yang sesuai dengan karakterteristik masyarakat madura. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan adanya sertifikasi Halal Bagi pelaku UMKM.rnOleh sebab itu, Diharapkan penelitian ini dapat memberikan solusi dan manfaat terhadap permasalahan yang sedang terjadi saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana problematika dan manfaat sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Kabupaten Bangkalan ditinjau dari UU No. 33 Tahun 2014.rnPenelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi kepada beberapa Pelaku UMKM di Kabupaten Bangkalan.rnrnKata kunci: Problematika, Manfaat, Sertifikasi Halal