KEDAULATAN LINGKUNGAN SEBAGAI INSTRUMEN MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Konstitusi Negara Indonesia atau Undang Undang Dasar 1945 setelah
amandemen mengatur mengenai lingkungan hidup. Sehingga dikatakan bahwa
Undang Undang 1945 terdapat suatu kedaulatan lingkungan. Aturan mengenai
lingkungan hidup yang terdapat dalam Undang Undang Dasar 1945 terdapat dalam
pasal 28 H ayat 1 dan pasal 33 ayat 4 didalam kedua pasal tersebut dikatakan bahwa
setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih
serta dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan harus berwawasan
lingkungan hidup. Banyaknya pembangunan yang dilakukan pemerintah atau pihak
swasta banyak menyebabkan kerusakan lingkungan hal tersebut dikarenakan tanpa
terlebih dahulu menganalisis akan dampak lingkungan yang diakibatkan dari
pembangunan tersebut. Bukan hanya tedrdapat dalam Undang Undang dasar 1945
yang mengatur mengenai lingkungan hidup tetapi konstiusionalitas kedaulatan
lingkungan terdapat dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Dalam undang undang no 32
tahun 2009 diatur mengenai tata cara mengelola lingkungan hidup dan tujuan dari
undang undang tersebut adalah untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan
tanpa merusak lingkungan hidup.
Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu
pendekatan terhadap perundang-undangan.
Hasil dari penelitian ini adalah sesuai ketentuan dalam pasal 28 H ayat 1 dan
pasal 33 ayat 4 berarti norma lingkungan hidup telah mengalami konstitusionalisasi
menjadi muatan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Dengan demikian segala
kebijakan dan tindakan pemerintah dan pembangunan berkelanjutan harus tunduk
kepada ketentuan mengenai hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan
sehat. Tidak boleh ada lagi kebijakan yang tertian dalam bentuk undang-undang
ataupun peraturan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan
konstitusional yang pro terhadap lingkungan. Kedaulatan lingkungan di dalam
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup merupakan suatu intrumen konstitusionalitas dalam mewujudkan
suatu pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Dalam
undang undang tersebut dalam melaksanakan pembangunan diatur mengenai
analisi terlebih dahulu akan dampak lingkungan.
Kata Kunci: Kedaulatan Lingkungan, Pembangunan Berkelanjutan.