AKAD WARAN SYARIAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Akad dalam perolehan waran syariah melekat pada pembelian saham syariah. Hal
ini menimbulkan ketidakjelasan akad terhadap perolehan waran syariah tersebut.
Selain itu, transaksi waran syariah juga berpotensi mengandung unsur larangan
yaitu gharar dan maysir karena mengikuti mekanisme pasar modal. Penelitian ini
dilakukan untuk memperoleh kejelasan ketepatan akad dalam perolehan waran
syariah yang melekat pada saham syariah serta memperoleh kejelasan terkait
terdapat atau tidaknya unsur larangan dalam transaksi waran syariah. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan
pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Hasil
penelitian menunjukkan akad dalam perolehan waran syariah yang melekat pada
saham syariah terjadi percampuran akad jual beli dan hibah yang dikenal dengan
baitaini fi bai’ah (dua transaksi dalam satu akad) yang mana dilarang oleh Jumhur
Ulama’ karena bersifat fasid (rusak) sehingga menimbulkan gharar pada akad
sehingga perolehan waran syariah sebaiknya dengan hibah tanpa ditawarkan
bersamaan dengan jual beli saham syariah. Transaksi jual beli waran syariah juga
mengandung gharar karena syarat objek harus ada dan objek harus diserahkan
tidak terpenuhi. Hal ini disebabkan objek waran syariah yang melekat pada saham
syariah dan tidak mempunyai bukti kepemilikan secara fisik. Oleh karena itu,
perlu adanya dokumen secara fisik atau dokumen yang dapat dikirim melalui
transaksi online (daring). Transaksi waran syariah juga mengikuti mekanisme
pasar yang sifatnya spekulasi sehingga menimbulkan unsur maysir. Unsur maysir
ini sangat sulit untuk dihindari karena spekulasi hampir selalu ada di pasar modal.
Kata kunci: Waran Syariah- Saham Syariah- Baitaini Fi Bai’ah- GhararMaysir