PENGUKURAN ULANG DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT PENGGANTI HAK ATAS TANAH DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL/ KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG (BPN/ ATR) KABUPATEN LAMONGAN

Penelitian ini mengkaji tentang pengukuran ulang yang dilakukan dalam penerbitan seripikat pengganti hak atas tanah di BPN/ ATR Kabupaten Lamongan. Pelaksanaan pengukuran ulang tersebut merupakan bentuk kebijakan dari BPN/ ATR Kabupaten Lamongan. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pengukuran ulang di BPN/ ATR Kabupaten Lamongan. Selain itu, penelitian ini juga membahas terkait kesesuaian pengukuran ulang dengan Pasal 139 PMNA/ KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Penelitian ini akan dikaji dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, menggunakan pendekatan fakta, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan telaah kepustakaan serta metodeanalisa data menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan terkait pelaksanaan penguuran ulang di BPN/ ATR Kabupaten Lamongan menghasilkan, pertama, penerbitan sertipikat pengganti di BPN/ ATR Lamongan dilaksanakan dengan mengajukan permohonan sebagaimana persyaratan yang tertera di Standar Pelayanan dan Pengaturan Tanah. Pada penerbitan sertipikat pengganti di BPN/ ATR Lamongan atas faktor blanko lama dilakukan pengukuran ulang. Kedua, pelaksanaan pengukuran ulang di BPN/ ATR Lamongan tidak sesuai dengan Pasal 139 PMNA/ KBPN Nomor 3Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan bahwa dalam penerbitan sertipikat pengganti tidak dilakukan pengukuran maupun pemeriksaan tanah dan nomor hak tidak diubah. Pengukuran ulang tersebut mengakibatkan kerugian materiil dan non materiil pada pemohon penerbitan sertipikat pengganti.

Kata Kunci : Pengukuran Ulang, Penerbitan Sertipikat Pengganti, Badan Pertanahan Nasional/ Kementerian Agraria dan Tata Ruang Lamongan.