KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYEDIAAN PALANG PINTU KERETA API UNTUK KESELAMATAN PENGGUNA JALAN PERLINTASAN SEBIDANG

Pemerintahan memiliki kewenangnya masing masing. Dalam mengurusi daerah otonom Pemerintah Daerah memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan seperti urusan dalam tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kearsipan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistic, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan Perhubungan. Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan urusan Pemerintahan mengenai urusan Perhubungan sangat penting terkusus bagi daerah yang padat penduduk. Sehingga Pemerintah Daerah wajib melaksanakan kewajibannya dalam urusan perhubungan yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat jalan umum. Termasuk dalam aktivitas masyarakat di daerah perlintasan sebidang kereta api yang tersebar di setiap daerah. Banyak perlintasan sebidang yang masih belum berpalang pintu di kota ataupun desa, dalam memfasilitasi pengolaan palang pintu kereta api ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Sebagaimana yang sudah dicantumkan diatas pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengurusi perhubungan. Penyebab dari banyaknya kasus di perlintasan sebidang disebabkan oleh kurangnya penyediaan palang pintu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keewenangan pemerintah dalam mengatasi kekosongan hukum pada peraturan perundang-undangan dalam menyediakan palang pintu kereta api yang bertujuan untuk melindungi masyarakat pengguna jalan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (Case approach) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, terdapat kekosongan hukum pada peraturan perundang-undangan terkait penyediaan palang pintu kereta api. Yang dimana pemerintah daerah mengharuskan membuat kebijakan daerah mengenai penyediaan palang pintu ini yang tercantum pada Pasal 17 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah