SINKRONISASI PENGATURAN PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT

Sumber daya kelautan harus dijaga dan dilestarikan termasuk pengelolaan sumber daya kelautan berupa sedimentasi laut. Pengelolaan hasil sedimentasi laut dilakukan melalui pembersihan sedimentasi laut sebagaimana dituangkan dalam PP Pengelolaan Sedimentasi Laut. Pembersihan sedimen laut menyebabkan terganggunya ekosistem di laut. Terjadi konflik norma antar peraturan perundang-undangan yaitu PP Pengelolaan Sedimentasi Laut yang bertentangan dengan UU Pengelolaan Lingkungan, UU PWP3K dan UU Kelautan menyatakan untuk menjaga pelestarian lingkungan dan menghindari kegiatan yang berdampak buruk bagi ekosistem. Penelitian ini membahas tentang pengaturan pengelolaan hasil sedimentasi laut, pertama Bagaimana sinkronisasi peraturan pengelolaan hasil sedimentasi laut?; kedua Bagaimana perlindungan ekosistem laut di wilayah pesisir dalam pengelolaan sedimentasi laut?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sinkronisasi peraturan pengelolaan hasil sedimentasi laut serta mengetahui perlindungan ekosistem laut di wilayah pesisir dalam pengelolaan sedimentasi laut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama Pasal 6 PP Pengelolaan Sedimentasi Laut mengizinkan dilakukannya pembersihan sedimentasi laut bertentangan dengan Pasal 69 ayat (1) butir a UU Pengelolaan Lingkungan, Pasal 35 UU PWP3K dan Pasal 22 ayat (2) butir a UU Kelautan bahwa lingkungan hidup harus dijaga dan dilindungi, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan penyelarasan antar peraturan perundang-undangan; kedua bahwa perlindungan ekosistem laut dilakukan melalui perubahan beberapa pasal yaitu Pasal 6 PP Pengelolaan Sedimen Laut dengan menambah upaya untuk mengurangi dampak dari pembersihan sedimentasi di laut,Pasal 5 ayat (3) PP Pengelolaan Sedimen Laut memberikan dokumen perencanaan upaya rehabilitasi yang lebih spesifik,Pasal 3 ayat (1) PP Pengelolaan Sedimen Laut dengan menghapus pengecualian lokasi pembersihan sedimentasi laut untuk alur pelayaran dan menambah wilayah pesisir.rnrnKata Kunci : Sinkronisasi, Sedimentasi laut, Pengelolaan