IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN TERHADAP PERDAGANGAN MANUSIA OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

Berdasarkan data satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebanyak dua ribu per bulan juli 2023 menjadi korban dari perdagangan manusia. Yang mana sebanyak 65,5% korbannya yaitu dari pekerja migran yang berangkat secara non prosedural. Banyaknya masyarakat Indonesia khususnya di daerah Sampang yang berangkat bekerja ke luar negeri secara non prosedural ini menyebabkan posisi pekerja migran tersebut rentan dijadikan korban dari perdagangan manusia. Sehingga dalam hal ini terdapat dua poin yang akan peneliti kaji, yang pertama terkait bagaimana pengaturan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ada di Kabupaten Sampang dan yang kedua terkait bagaimana bentuk jaminan perlindungan pemerintah Sampang terhadap pekerja migran yang menjadi korban dari perdagangan manusia. Adapun tujuan adanya penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan terkait bentuk perlindungan serta mekanisme penyelesaian sengketa khususnya sengketa perdagangan manusia. Sehingga harapannya dapat menambah pengetahuan dan dapat mengembangkan sumbangan terhadap aparat penegak hukum serta dapat dijadikan bahan referensi yang mengkaji perihal perlindungan bagi pekerja migran khususnya pekerja migran yang bekerja ke negara Malaysia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan fakta. Sehingga dari dua pendekatan tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Adapun tempat untuk melaksanakan penelitian ini yaitu di tiga kecamatan di kabupaten Sampang diantaranya di kecamatan Banyuates, kecamatan Torjun dan kecamatan Ketapang. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu belum dilakukannya pembaharuan peraturan oleh pemerintah Sampang terkait perlindungan bagi pekerja migran sehingga menyebabkan belum terjaminnya perlindungan khususnya bagi pekerja migran Kabupaten Sampang yang menjadi korban dari perdagangan manusia. Sehingga upaya yang dilakukan untuk menjamin perlindungan bagi pekerja migran ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian yakni upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan upaya represif yang dilakukan oleh KBRI. Upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dengan melakukan pembaharuan pengaturan mengenai perlindungan bagi pekerja. Selain itu, perlu adanya satuan tugas (Satgas) pencegahan pemberangkatan secara non prosedural. Hal ini disebabkan mayoritas pekerja migran di Kabupaten Sampang berangkat secara non prosedural yang menyebabakan posisi mereka rentan menjadi korban perdagangan manusia. Kedua, perlu adanya pembuatan peraturan mengenai pencegahan perdagangan manusia dan yang ketiga perlu adanya pemberdayaan terhadap korban perdagangan manusia dan yang kedua yakni upaya represif yang dilakukan oleh KBRI Malaysia dengan membantu para pekerja yang mendapatkan kesulitan tanpa memandang PMI berangkat secara prosedural atau non prosedural.