Evaluasi Pelaksanaan Program Dana Desa Oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Dalam Perspekti Hukum Tata Negara

Desa merupakan unit terkecil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki signifikan besar bagi negara. Hal ini guna mewujudkan pembangunan nasioanal maka pemerintah pusat menetapkan peraturan dalam ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mengenai persoalan dana desa yang masih terus ada tindakan penyelewengan yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan dana desa dan menganalisis bagaimana upaya hukum atas penyimpangan yang terjadi terhadap pelaksanaan program dana desa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kasus kemudian dianalis dengan pendekatan perundang-undangan dengan pendekatan konseptual.rnHasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan sah harus melalui tahap direncanakan, dilaksanakan, dipenatausahakan, dilaporkan dan dipertanggungjawabakn dan upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan melalui upaya preventif dan upaya represif bagi mereka yang terbukti melakukan tindakan penyimpangan dana desa. Oleh karena, perlu adanya sinkronisasi/penataan regulasi, pembinaan SDM, dan digitalisasi terkait pengelolaan dana desa dan meningkatkan pengawasan, pendampingan, dan sosialisasi mengenai teknis pengelolaan dana desa dari Kemendes, PDTT, dan DJPK.rnrnKata kunci: Desa – Pengelolaan Dana Desa