KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN BANGKALAN KABUPATEN BANGKALAN

Pedagang Kaki Lima merupakan usaha sektor informal berupa usaha dagang yang kadang-kadang juga sekaligus produsen, Kegiatan para Pedagang Kaki Lima dianggap sebagai kegiatan liar karena penggunaan ruang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga mengganggu kepentingan umum. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bagian perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, Kebijakan pemerintah dalam melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima selalu melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja.
Metode Penelitian yang digunakan adalah Normatif, Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah, Melakukan pemeriksaan terhadap pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran, Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran, Melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada pedagang kaki lima dan Melakukan tindakan administratif terhadap pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran, Sedangkan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan adalah dengan pengawasan, pengawasan dilakukan dengan memeriksa dan mengecek langsung dilapangan dengan patroli dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pedagang kaki lima adalah dengan memberi surat pelanggaran dan mengambil gerobak pedagang kaki lima

Kata Kunci : Kewenangan, Penertiban