STATUS HIBAH DARI PIHAK KETIGA KEPADA ASET BUMDES JIKA TERJADI PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA

BUMDes dapat memperoleh bantuan berupa hibah dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten atau pihak lain yang tidak mengikat disalurkan langsung kepada BUMDes. Permasalahan yang terjadi adanya hibah yang diberikan oleh pihak ketiga terhadap modal BUMDes untuk mengembangkan suatu kegiatan usaha. Mengingat hal tersebut tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur apabila terjadi penghentian kegiatan usaha BUMDes yang disebabkan oleh keadaan tertentu yang diputuskan melalui musyawarah desa. Keadaan tertentu yang dimaksud meliputi: mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan; mencemarkan lingkungan; dinyatakan pailit; sebab lain yang sah. Berdasarkan permasalahan diatas ditentukan rumusan masalah yaitu bagaimana status dana hibah apabila terjadi penghentian kegiatan usaha BUMDes dan bagaimana pertanggungjawaban BUMDes terhadap dana hibah apabila terjadi penghentian kegiatan usaha.rnMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa status dana hibah dari pihak ketiga pada BUMDes akibat terjadi penghentian kegiatan usaha yaitu menjadi aset BUMDes. Pertanggungjawaban dana hibah terhadap pemerintah diatur dalam Perkada (Peraturan Kepala Daerah), sedangkan pertanggungjawaban dana hibah CSR tidak diatur dalam UU PT maupun PP BUMDes. Jika disebabkan karena kerugian terus-menerus maka tanggung jawab BUMDes didasarkan pada hasil pemeriksaan audit. Jika penghentian kegiatan usaha disebabkan karena pencemaran lingkungan, pailit dan sebab lain yang sah, maka yang bertanggung jawab adalah pelaksana operasional. Terkait dengan bentuk pertanggungjawaban dibahas dan diputuskan melalui musyawarah desa.