PERTANGGUNGJAWABAN BUMDES YANG BELUM BERSTATUS BADAN HUKUM KETIKA MELAKUKAN PERBUATAN PERDATA

Disahkannya UU Ciptakerja menegaskan status BUMDes sebagai badan hukum. Peraturan turunan dari UU Ciptakerja tentang BUMDes diatur lebih lanjut dalam PP BUMDes yang merupakan landasan hukum bagi pembentukan dan pengelolaan BUMDes sebagai badan hukum Pada PP BUMDes mewajibkan BUMDes harus berbadan hukum. BUMDes untuk memperoleh status badan hukum harus melakukan pendaftaran BUMDes melalui sistem informasi desa, karena BUMDes untuk memperoleh status badan hukum yaitu pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran badan hukum BUMDes. Permasalahan yang terjadi mengenai pendirian BUMDes yaitu masih ada BUMDes yang belum melakukan pendaftaran BUMDes, padahal pendirian BUMDes wajib melakukan pendaftaran BUMDes melalui SID agar memperoleh status badan hukum sebagaimana telah diatur dalam PP BUMDes. Dari permasalahan tersebut terdapat rumusan masalah yaitu bagaimanakah status BUMDes yang belum memenuhi persyaratan sebagai badan hukum dan bagaimanakah pertanggungjawaban BUMDes yang belum berstatus badan hukum ketika melakukan perbuatan perdata.rn Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan.rn Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa status BUMDes yang belum memenuhi persyaratan sebagai badan hukum bukan merupakan subyek hukum, karena untuk dapat dikatakan sebagai subyek hukum, BUMDes harus memenuhi persyaratan badan hukum baik syarat materil maupun syarat formil. Sedangkan pertanggungjawaban BUMDes yang belum berstatus badan hukum yang bertanggungjawab adalah pengurus BUMDes karena BUMDes belum resmi berbaadan hukum, namun bentuk pertanggungjawabannya dibahas dan diputuskan melalui musywaarah desa, karena musyawarah desa merupakan kekuasaan tertinggi dalam BUMDes.