HAK PARTAI POLITIK DALAM PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK

Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR dipilih melalui proses pemilihan umum. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun. Namun, dalam realitanya banyak terdapat anggota DPR diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir. Hal tersebut dikarenakan karena anggota DPR tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai anggota DPR atau karena diusulkan oleh partai politik pengusungnya, bahkan ketika seseorang diberhentikan dari keanggotaan partai politik pengusungnya juga berimplikasi terhadap pemberhentian dari jabatan DPR-nya. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa begitu besarnya peran partai politik dalam pemberhentian anggota DPR. Karena pada dasarnya syarat seseorang mejadi calon anggota DPR harus menjadi anggota partai politik. oleh karena itu anggota DPR juga merupakan perwakilan partai politik. Namun, perlu diingat bahwa seseorang menjadi anggota DPR adalah karena mandapat mandat dari rakyat yang diperoleh melalui pemilihan umum, suara rakyatlah yang mengantarkan seseorang menjadi DPR. Berdasarkan hal tersebut penulis menemukan persoalan tentang apakah politik hukum pemberhentian anggota DPR yang dilakukan oleh partai politik mencerminkan kedaulatan rakyat.
Metode penelitian ini menggukan metode penelitian normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan historis.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politik hukum pemberhentian anggota DPR oleh partai politik adalah untuk memberikan ruang lebih luas terhadap partai poitik dalam meningkatkan pengawasan terhadap anggotanya yang ada di DPR, dan memperkuat kedudukan, kelembagaan, serta fungsi partai politik dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan. Namun, politik hukum pemberhentian anggota DPR oleh partai politik tersebut belum mencerminkan kedaulatan rakyat, anggota DPR yang terpilih karena mendapat mandat dari rakyat yang berdaulat, partai politik hanya sebagai kendaaran seseorang maju untuk menjadi calon anggota DPR, dan hubungan antara anggota DPR dan Partai Politik seharusnya berakhir ketika anggota tersebut dipilih melalui pemilu. Oleh karena itu pemberhentian Anggota DPR oleh partai politik haruslah memperhatikan aspirasi rakyat yang telah memilihnya.