PERLINDUNGAN HUKUM MOTIF BATIK KABUPATEN PAMEKASAN

Keberagaman desain serta motif batik telah dikenal dan berkembang di wilayah Indonesia dengan kekhasan yang dimiliki oleh masing-masing daerah, sehingga tidak jarang bahwa desain serta motif batik menjadi satu simbol budaya bagi daerah tersebut. Batik sebagai warisan budaya bangsa Indonesia memang telah menjadi produk unggulan yang banyak diminati wisatawan mancanegara, maka untuk menjaga dan melindungi karya tersebut perlunya suatu perlindungan hukum hak kekayaan intelektual untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab.
Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi motif batik dan bentuk perlindungan hukum yang tepat atas motif batik Kabupaten Pamekasan, disamping itu untuk mengetahui upaya penanggulangan pelanggaran terhadap motif batik Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan melakukan kajian yuridis dan didukung dengan studi lapangan sebagai bahan hukum sekunder untuk mengetahui serta mengidentifikasi keberadaan dan keberagaman motif batik Kabupaten Pamekasan yang patut memperoleh perlindungan hukum baik rezim indikasi geografis maupun hak cipta.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa karakter khas dari batik Pamekasan yang merupakan warisan turun temurun sudah sudah sulit ditemukan, sehingga upaya perlindungan hukum rezim indikasi geografis akan mengalami kesulitan dan kendala. Namun masih adanya potensi perlindungan hukum dalam perspektif rezim hak cipta sangat dimungkinkan, karena banyaknya pengrajin batik yang mampu menciptakan inovasi desain yang menggambarkan suatu seni kontemporer. Serta banyaknya peniruan akan motif batik di antara para pengrajin maka diperlukan suatu upaya hukum dalam penanggulangan terhadap pelanggaran tersebut., melalui sarana non litigasi dan litigasi sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa upaya penyelesaian secara musyawarah yang sering ditempuh diantara pengrajin serta dimungkinkan tuntutan hukum melalui sarana pengadilan.

Kata Kunci : Motif Batik, Perlindungan Hukum, Hak Kekayaan Intelektual, Penanggulangan Pelanggaran