PENGELOLAAN EKOSISTEM KARST TERHADAP KEGIATAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN SUMENEP

Ekosistem karst adalah sebuah bentang alam yang memiliki keunikan yang khas dan memiliki sifat yang sangat rapuh. Keunikan dari ekosistem karst terletak pada melimpahnya air pada bawah permukaanya yang membentuk sungai bawah tanah, namun permukaan tanahnya tampak seperti kekeringan. Keberadaan karst tentu menjadi perhatian Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam pembangunan infrastruktur di Pulau Madura terutama di Kabupaten Sumenep. Usaha pertambangan menjadi salah satu aspek penunjang perekonomian daerah. Namun, pertambangan justru malah menjadi permasalahan serius di Kabupaten Sumenep. Lahan karst di Kabupaten Sumenep beralih fungsi menjadi lokasi pertambangan. Efek dari adanya kegiatan pertambangan ini mengakibatkan lahan karst longsor dan menimbulkan terbentuknya cekungan. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi peraturan zonasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan upaya pemerintah daerah dalam pengelolaan ekosistem karst terhadap kegiatan pertambangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peraturan zonasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan upaya pemerintah daerah dalam pengelolaan ekosistem karst terhadap kegiatan pertambangan di Kabupaten Sumenep. Penelitian ini adalah penelitian socio legal (socio legal research), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan fakta. Analisa data dalam penelitian ini berupa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, peraturan zonasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sumenep memuat kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, intensitas pemanfaatan ruang dan kegiatan yang tidak diperbolehkan. Ketentuan peraturan zonasi tersebut menjadi acuan adanya pemisahan antara kawasan karst sebagai kawasan lindung geologi dan kawasan pertambangan sebagai kawasan budidaya sesuai dengan peruntukannya. Kedua, upaya pemerintah daerah dalam pengelolaan ekosistem karst terhadap kegiatan pertambangan di Kabupaten Sumenep adalah pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup berupa upaya pemulihan lahan eks tambang. Sejauh ini belum ada kebijakan preventif terkait perlindungan ekosistem karst. Terdapat hambatan-hambatan terkait penerapan kebijakan perlindungan ekosistem karst yakni belum adanya penetapan Kawasan Bentang Alam Karst dan tidak adanya kewenangan pemerintah Kabupaten Sumenep dalam membuat kebijakan perlindungan ekosistem karst.rnKata Kunci: Pemerintah Daerah, Pengelolaan Ekosistem Karst, Pertambangan, Kabupaten Sumenep.