Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2018 terkait hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas

Penyandang disabilitas di Indonesia memiliki hak yang sama dengan warga non-disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia termasuk di dalamnya hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Namun realitanya, banyak penyandang disabilitas yang masih kesulitan untuk memperoleh pekerjaan yang layak termasuk penyandang disabilitas di Bangkalan. Hal ini mengakibatkan penyandang disabilitas kehilangan hak untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Oleh karena itu, penulis tertarik mengkaji tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2018 terkait hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas serta upaya hukum yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Dalam Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisi dan mengkaji bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2018 Terkait Hak Atas Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas serta bagaimana upaya hukum yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dalam pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris, dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif. Analisa dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 tahun 2018 terkait hak atas pekerjaan belum terimplementasikan dengan baik. Keterserapan penyandang disabilitas dirndunia kerja masih sangat terbatas baik sebagai ASN maupun pegawai swasta. Masih terdapat faktor-faktor penghambat yang dialami penyandang disabilitas dalam memperoleh kesempatan bekerja. Upaya hukum yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dalam pemenuhan hak atas pekerjaan masih sebatas mengadakan kegiatan job fair dan program pelatihan keterampilan/kerja. Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaanrnsalah satunya membuat MoU antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dengan perusahaan-perusahaan untuk memberikan pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas.rnKata Kunci : Implementasi, Hak Pekerjaan, Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah, Penyandang Disabilitas