Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 Mengenai Kawasan Hutan Lindung (Studi Kasus Perumahan Griya Anugrah Residence)

Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 mengenai kawasan hutan lindung menjelaskan kawasan lindung tidak dapat dialihfungsikan menjadi kawasan budidaya, dari peraturan tersebut kenyatannya tidak memperbolehkan perumahan Griya Anugrah Residence yang termasuk sebagai kawasan budidaya berdiri di atas kawasan lindung yaitu kawasan hutan lindung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dari Perda RTRW Kabupaten Bangkalan mengenai kawasan hutan lindung dan bagaimana akibat hukum dari pelanggaran atas Perda RTRW Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 apabila dilihat perumahan Griya Anugrah Residence berdiri di atas kawasan hutan lindung.rnMetode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer, sekunder, tersier. Metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara, dokumentasi serta observasi langsung. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, dengan cara melakukan penyajian data kemudian ditarik sebuah kesimpulan.rnDalam penelitian ini diperoleh hasil penelitian, yaitu pertama, impelementasi Perda No. 10 Tahun 2009 Tentang RTRW Kabupaten Bangkalan mengenai kawasan hutan lindung belum diimplementasikan secara maksimal. Oleh karena itu masih tedapat penyimpangan terhadap pemanfaatan ruang dengan keberadaan Perumahan Griya Anugrah Residence berdiri di atas kawasan hutan lindung. Kedua, akibat hukumnya perumahan tersebut tidak bisa diperjual belikan kembali dan masyarakat yang sudah mendapat sertifikat setelah membeli rumah di perumahan Griya Anugrah Residence tersebut tidak bisa dibuat jaminan kepada Bank.