Praktik Jasa Upah Penguplik Rajungan Dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)

Dalam kapasitas sosialnya manusia tidak dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya sendiri. Karena pada hakikatnya setiap manusia mempunyai keanekaragaman segala kebutuhan masing-masing yang berbeda dan keterbatasan mereka untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satunya dengan adanya praktik jasa upah penguplik rajungan di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Yang mana adanya penyamarataan upah ke semua penguplik baik bagian badan, capit, maupun kaki, dan penyamarataan ke pekerja baik yang pengerjaannya cepat maupun lambat. Sehingga peneliti merasa tertarik untuk menganalisis lebih jauh terhadap praktik jasa upah penguplik rajungan. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1). Bagaimana praktik jasa upah penguplik rajungan? dan 2) Bagaimana praktik jasa upah penguplik rajungan menurut perspektif fikih muamalah ?rnMetode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dengan melakukan pendekatan normatif empiris dengan data yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan analisis data yang bersifat induktif dengan cara mengambil dan menganalisa data yang ada baik yang bersifat umum atau berdasarkan data yang diambil atau ditemukan dari lapangan.rnHasil penelitian ini menunjukan bahwa praktik jasa upah penguplik rajungan dalam perspektif fikih muamalah terkategori ke dalam akad teori ijarah dengan jenis ija>rah dzimmah atau ija>rah ‘ala al-a’ma>l, karena diartikan sebagai sewa-menyewa dalam bentuk tenaga kerja manusia. Mengenai ija>rah ‘ala al-a’ma>l, praktik penguplikan rajungan ini masuk ke dalam kategori ija>rah mushtarik, karena pekerjaan penguplikan ini dilakukan secara bersama-sama. Yang mana terkategori jenis upah yang sepadan (al-mithli). Sehingga dari berbagai model pembayaran praktik jasa upah penguplik rajungan yang terjadi di lapangan yang sesuai dengan fikih muamalah itu seperti praktik yang diterapkan di UD. Choir Crab dan UD. H. Rozikin, dan yang tidak sesuai itu di UD. Aulia. Namun terkait penyamarataan upah di 3 unit usaha dagang ini belum sesuai semuanya, hal ini seperti yang tercantum pada kaidah fikih terkait prinsip keadilan.