IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.107/PUU-XIII/2015 TENTANG BATAS WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN GRASI

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 yang telah mencabut pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 jo Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi menimbulkan permasalahan dari sisi hukum maupun pelaksanaan dari hukum itu sendiri. Permasalahan hukum tersebut timbul dari ketidakjelasan dan ketidakpastian aturan tentang jangka waktu pengajuan permohonan grasi yang awalnya memiliki jangka waktu selama satu tahun setelah putusan inkrah menjadi tidak adanya batasan waktu. Sehingga menimbulkan permasalahan dari sisi hukum maupun dari pelaksanaan aturan itu sendiri. Aturan tersebut menimbulkan cela yang dapat dimanfaatkan oleh para terpidana khususnya terpidana mati untuk menunda dan mengulur eksekusi putusan mati akibat dari tidak ada batasan waktu yang jelas dalam pengajuan permohonan grasi.
Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Teoritis (Theoritcal Research) dengan bantuan pendekatan hukum konseptual (Conceptual Approach).
Hasil dari penelitian tersebut adalah Mahkamah Konstitusi tidak tepat dalam mencabut pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 perubaahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi melalui Putusan Nomor 107/PUU-XIII/2015. Karena putusan tersebut menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian norma dalam aturan yang mengatur mengenai batas waktu pengajuan permohonan grasi, sehingga menyebabkan adanya cela dalam aturan tersebut yang dapat dimanfaatkan oleh terpidana khususnya terpidana mati untuk menunda pelaksanaan eksekusi mati.

Kata Kunci : Putusan MK, Batas Waktu Permohonan Grasi dan Eksekusi Pidana Mati