PROBLEMATIKA PENERAPAN RETRIBUSI JASA PARKIR UMUM KABUPATEN BANGKALAN

Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah mengeluarkan Peraturan Daerah terkait Retribusi Parkir Berlangganan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagai bentuk penyesuaian atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 guna mengupayakan kemandirian daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam upaya ini Kabupaten Bangkalan menerapkan tarif parkir berlangganan, dimana tarif retribusi yang dibebankan kepada tiap pengendara berbeda-beda. Program parkir berlangganan ini merupakan retribusi yang dipungut selama 1 tahun. Dengan adanya peraturan tentang parkir berlangganan ini untuk mengetahui problematika dari penerapan retribusi parkir berlangganan. Dengan mengetahui bagaimana pelaksanaan retribusi jasa parkir umum di Kabupaten Bangkalan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010, serta bagaimana keefektivitasan penerapan hukum pada retribusi jasa parkir umum di Kabupaten Bangkalan.rnMetode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif deskriptif digabungkan dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan, pelaksanaan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Bangkalan belum maksimal dikarenakan masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap adanya pelaksanaan dari retribusi parkir berlangganan, masih adanya juru parkir yang masih melakukan pemungutan liar, serta kurangnya keamanan di area parkir berlangganan yang belum optimal yang membuat masyarakat tidak tenang ketika memparkir kendaraan mereka. Namun, penerapan hukum dari retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Bangkalan sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, telah memenuhi asas pembentukan perundang-undangan, materi muatannya sudah sesuai dengan asas yang dikeluarkan dan sudah memenuhi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang termuat dalam konsideral menimbang.rnrnKata Kunci: retribusi, problematika, penerapan