IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 245 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN BANGKALAN

Keterlibatan perempuan dalam dunia politik di Indonesia sudah diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum, dimana bakal calon sebagaimana yang dimaksud pasal 245 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 (tiga puluh persen) dengan adanya peraturan tentang keterwakilan perempuan dalam legislatif pemerintah berfikir guna mendorong eksistensi perempuan di dunia politik dengan Pemenuhan 30% keterwakilan perempuan dalam politik khususnya di daerah. Dengan mengetahui metode apa yang di gunakan olch KPU Kabupaten Bangkalan dalam memenuhi ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, serta Bagaimana tingkat ketercapaian persentase perempuan dalam mengisi keterwakilannya pada pemilihan umum di Kabupaten Bangkalan.rnrnMetode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, jenis penelitian yang di gunakan yaitu yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum.rnrnzipper sistem, sistem ini diberlakukan pada pemilihan umum tahun 2024 sistem ini digunakan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan yang telah diatur pada pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Dengan diberlakukannya zipper sistem di klaim sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.dan berdasarkan presentase keterwakilan perempuan memang sudah memenuhi namun bertentangan dengan putusan MA PKPU Nomor 10/2023 pasal 8 ayat (2) di lakukan pengujian Ke Mahkamah Agung (MA) yang intinya PKPU tersebut di batalkan oleh MA dan KPU diperintahkan kembali untuk menggunakan desimal ke atas. Sehingga berdasarkan hal tersebut KPU kabupaten bangakalan tidak mengindahkan putusan MA yang sudah membatalkan PKPU Pasal 8 ayat (2) 10/23.rnrnkata kunci : keterwakian perempuan, metode,presentase