TANGGUNG JAWAB PIDANA PENYEDIA LAYANAN APLIKASI DAN/ATAU KONTEN MELALUI INTERNET (OVER THE TOP) TERHADAP PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH)

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi melahirkan media sosial yang
menjadi wadah interaksi masyarakat saat ini. Masyarakat Indonesia cenderung
mudah dipengaruhi dan kurang selektif dalam menerima informasi. Karena
belakangan ini media sosial tak hanya sekedar wadah untuk menyampaikan
ekspresi pengguna, namun disesaki konten ujaran kebencian. Dengan
memanfaatkan kemudahan dalam menuliskan isi kepala, ide, video, sampai konten
yang mengandung ujaran kebencian atau biasa disebut hate speech. Namun pada
nyatanya tanggung jawab pidana hanya terbatas pada pelaku ujaran kebencian saja.
Bagaimana dengan penyedia layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet atau
biasa disebut dengan penyedia layanan over the top yang menjadi perantara
tersebarnya konten bermuatan ujaran kebencian tersebut? Hal ini menjadi menarik
untuk diteliti guna mengetahui apakah penyedia layanan aplikasi dan/atau konten
melalui internet dapat dikenakan tanggung jawab pidana atas penyebaran ujaran
kebencian?
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif.
Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan
perundang-undangan.
Hasil penelitian dalam penulisan ini menunjukkan bahwa penyedia layanan
over the top dapat dikenakan tanggung jawab pidana atas penyebaran ujaran
kebencian. Penyedia layanan over the top sebagai perantara telah melakukan tindak
pidana dengan turut serta menyebarkan konten bermuatan ujaran kebencian dan
tidak melakukan filtering dan mekanisme sensor guna mencegah terjadinya akibatakibat yang dilarang oleh undang-undang. Oleh karena itu, perbuatan penyedia
layanan over the top tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam
Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.