KONSTITUSIONALITAS UJI MATERI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 138/PUU-VII/2009

Hierarki peraturan perundang-undangan mengatur tentang kedudukan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang disejajarkan dengan Undang-Undang.
Perppu dibentuk oleh Presiden karena adanya keadaan genting yang memaksa
sebagaimana disebutkan dalam pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
Perppu dibentuk untuk mencegah adanya akibat yang lebih besar dari keadaan
genting yang memaksa yang terjadi dalam sebuah negara. Selanjutnya Perppu akan
dinilai oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada sidang berikut untuk diberikan
persetujuan untuk dijadikan undang-undang atau ditolak dan selanjutnya
dinyatakan tidak berlaku. Penilaian tersebut merupakan bentuk pengujian yang
dilakukan oleh DPR sebagaimana di amanahkan oleh Konstitusi dalam pasal 22
ayat (2). Dalam penulisan ini jenis penelitian yang digunakan adalah normatif yaitu
pendekatan terhadap segala peraturan perundang-undangan, penelitian ini bersifat
deskriptif analisis terhadap segala bentuk peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Hasil
penelitian ini menunjukkan, bahwa pengujian Perppu yang dilakukan oleh
Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk perampasan hak yang dimiliki oleh
Dewan Perwakilan Rakyat yang diberikan oleh konstitusi. Mahkamah konstitusi
berdasar pada keputusan MK nomor 138/PUU-VII/2009 yang telah menjadi
Yurisprudensi. Agar tidak terjadi tumpang tindih atau sengketa kewenangan antara
dua lembaga tersebut yaitu DPR dan MK, maka sepatutnya dalam melaksanakan
kewenangan harus berdasar pada konstitusi sebagai dasar hukum utama. Jika
pelaksanaan pengujian Perppu tetap dilaksanakan oleh dua lembaga, maka tidak
menutup kemungkinan dikemudian hari akan timbul benturan keputusan dari DPR
dan MK. Dewan Perwakilan Rakyat lebih berwenang melakukan pengujian
terhadap Perppu karena Undang-Undang Dasar yang memberikan kewenangan
tersebut, hanya saja batas waktu untuk dilaksanakannya pengujian oleh DPR belum
diatur secara jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun undang-undang
lainnya. Solusi dari permasalahan tersebut adalah perlu adanya penjelasan terkait
persidangan berikut yang harus dilaksanakan oleh DPR untuk memberikan
penilaian terhadap Perppu.
Kata Kunci: Perppu, Pengujian, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi