ANALISIS PENGISIAN JABATAN HAKIM DI PENGADILAN PAJAK

ABSTRAK
Hakim merupakan pelaku utama pelaksanamfungsi kekuasaan kehakiman, karena hakikatnya kekuasaan kehakiman memiliki pilar yang terdiri dari badan peradilan yangmdi tegakkanmberdasarkan undang-undang. Pengadilan pajak merupkan salah pengadilan khusus yang ada di Indonesia yang dibentuk dalam salah satu lingkungan badan pengadilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. dalam pengadilan pajak tepatnya dalam undang-undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak disebutkan bahwa hakim diangkat oleh presiden dari daftar nama calon yang diusulkan oleh mentri setelah mendapat persetujuan ketua mahkamah agung, yang mana hal tersebut bertentangan atau inkonstitusional dengan pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jenis penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif yaitu pendekatan yang didasarkan dari peraturan perundang-undangan.
kemudian dapat di simpulkan Pengangkatan hakim bila ditinjau dari prespektif pemisahan kekuasaan seharusnya dalam pengangkatan dan pemberhentikan seorang hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung itu sendiri tanpa melibatkan lembaga lain dari eksternal lembaga yudikatif. Karena intensitas’’dengan pihak luar dapat berpotensi mengganggu independensi seorang hakim dan mengarah kepada’’subyektivitas personal yang akan dipilih untuk menjadi’’bagian dari lembaga peradilan dengan tujuan tertentu khususnya menguntungkan kepentingannya.
Kata kunci: hakim, pengadilan, pajak.