ANALISIS KEWENANGAN PENUNTUT UMUM MENUNTUT PIDANA BERSYARAT (PUTUSAN NOMOR 1537/PID.B/2016/PN.JKT.UTR) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA

Kewenangan yang dimiliki oleh penuntut umum dalam menunut terdakwa dengan pidana bersyarat atau percobaan dalam tindak pidana penodaan agama seperti yang terdapat dalam putusan nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr menurut rumusan pasal 14 huruf a KUHP wewenang tersebut merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Hakim, dalam putusan dengan terdakwa Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dimana penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana satu tahun dengan masa percobaan selama dua tahun dimana penuntut umum menggunakan rumusan delik pasal 156 KUHP yaitu tentang kejahatan terhadap ketertiban umum. Oleh karena itu perlu adanya dasar hukum yang digunakan oleh penuntut umum dalam menuntut terdakwa Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan pidana bersyarat sebagai landasan bagi penuntut umum tentang tuntutan yang diajukanya dalam persidangan.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perUndang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti.
Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh penuntut umum dalam menuntut terdakwa dengan pidana bersayarat yaitu diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-013/A/JA/12/2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum tepatnya ada pada bab pendelegasian kewenangan penuntutan, namun kewenangan menuntut dengan pidana bersyarat tersebut harulah ditempatkan pada bagian akhir yang dimana penuntut umum memiliki kewajiban membuktikan unsur kesalahan dari terdakwa.

Kata Kunci : Kewenangan, Tuntutan Pidana Bersayarat, Tindak Pidana Penodaan Agama.