PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA DALAM PENGAMBILALIHAN/AKUISISI DI PT. POROUS TECHNOLOGIES INDONESIA

Penelitian ini mengkaji tentang pertanggungjawaban perusahaan terhadap pemenuhan hak-hak pekerja apabila perusahaan melakukan perubahan status perusahaan melalui pengambilalihan/akuisisi. Pertanggungjawaban perusahaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan guna memenuhi hak dari pekerja. Penelitian ini berfokus kepada pelaksanaan pemenuhan hak-hak pekerja dalam pengambilalihan/akuisisi di PT. Porous Technologies Indonesia serta upaya hukum yang dapat di tempuh oleh pekerja apabila perusahaan tidak memenuhi hak-hak pekerja sebagai akibat dilakukan pengambilalihan/akuisisi.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, menggunakan pendekatan fakta (fact approach) dan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka, dengan metode analisa data menggunakan analisis data secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis.
Hasil penelitian ini terkait pelaksanaan pertanggungjawaban perusahaan terhadap pemenuhan hak-hak pekerja dalam pengambilalihan/akuisisi di PT. Porous Technologies Indonesia bahwa perusahaan belum memenuhi hak-hak pekerja disebabkan alasan perusahaan melakukan pengambilalihan/akuisisi adalah untuk mengantisipasi kerugian. Tindakan pengambilalihan/akuisisi tidak menutup kemungkinan mengakibatkan perselisihan di bidang hubungan industrial. Dalam pelaksanaan perselisihan yang dihadapi oleh pengusaha dan pekerja di PT. Porous Technologies Indonesia diselesaikan melalui perundingan bipartit dan hanya sampai pada perundingan bipartit saja, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman pekerja terhadap tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Padahal masih ada upaya hukum lain yang dimungkinkan dapat ditempuh oleh pekerja seperti melalui konsiliasi, arbitrase atau mediasi sebagai upaya hukum di luar pengadilan, dan perselisihan melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Oleh karenanya perlu adanya peran pemerintah dalam pembinaan terhadap pekerja terkait tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial akibat dilakukan pengambilalihan/akuisisi.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Perusahaan, Pengambilalihan/Akuisisi, Upaya Hukum