DILEMATIKA CONSTITUTIONAL COMPLAINT DI MAHKAMAH KONSTITUSI

ABSTRAK

Kewenangan umum dari Mahkamah Konstitusi ada dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 C ,dari pasal tersebut terdapat problematika yaitu tidak diaturnya constitusional complaint atau hak gugat atas warga Negara yang hak konstitusionalnya dilanggar.Constitutional Complaint dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai “pengaduan konstitusional”.Secara singkat Constitutional Complaint dapat diartikan sebagai pengaduan yang diajukan oleh perorangan warga Negara kehadapan pengadilan (khususnya Mahkamah Konstitusi )karena ada permasalahan dengan pejabat pejabat negara. Akibatnya hak konstitusionalnya warga Negara tidak bisa berlaku penuh (dirugikan). Penulis mengambil poin krusial dalam skripsi ini tentang urgensi perluasan kewenangan mahkamah konstitusi untuk menguji constitutional complaint serta konsep ideal untuk mewujudkan gagasan constitutional complaint yang seharusnya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tambahan kewenangan mahkamah konstitusi untuk menguji Constitutional complaint melalui amandemen Undang-Undangdasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 jika ditinjau dari segi politis dan prosedural akan sangat sulit . Adapun realitas fakta empiris terhadap tuntutan perlu diperluas kewenangan mahkamah konstitusi tidak mungkin dibiarkan begitu saja, konsekuensi sebagai negara hukum yang melindungi hak konstitusional warganegara harus berbanding lurus dengan implementasinya.
Penulis berpendapat bahwa diperlukan alternatif lain untuk memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi salah satunya melalui perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi. Sebagai implementasi norma hukum yang tertinggi memerlukan mekanisme yang melindungi kaidah-kaidah konstitusi yang akan menjadi pemandu bagi setiap penyelenggara negara untuk mematuhi konstitusi.
Kata kunci : mahkamah konstitusi ,constitutional complaint