ANALISIS PENGATURAN KEWENANGAN DAERAH DALAM PENAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

ABSTRAK
Berlakunya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membawa konsekuensi pengambil alihan kewenangan di bidang pertambangan mineral dan batubara (minerba) oleh pemerintah pusat dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Dimana sebelumnya daerah memiliki kewenangan untuk memberikan izin usaha pertambangan di wilayahnya dan bahkan berhak untuk memberikan peran strategis untuk ekonomi rakyat daerah, saat ini kewenangan tersebut telah diambil alih sepenuhnya oleh pusat. Permasalahan penelitian ini meliputi dinamika pengaturan pertambangan minerba di Indonesia, kewenangan pusat dan daerah di bidang pertambangan minerba dalam perspektif hilangnya kewenangan daerah dalam perizinan kegiatan tambang di lingkup daerah itu sendiri, serta implikasi analisis pengambilalihan kewenangan pertambangan minerba oleh pusat dai daerah kabupaten/kota. Metode penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan dimana penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar menentukan apakah suatu kebijakan sudah tepat atau tidak serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut Hukum yang berlaku.

Kata Kunci : Kewenangan, Peraturan, dan Pertambangan mineral dan batubara.