TRUNOJOYO-Tugas Akhir-23124-160111100087_Abstract_TOC.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (132kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-23124-160111100087_Cover.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (729kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-23124-160111100087_Chapter 1.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (650kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-23124-160111100087_Chapter 2.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (622kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-23124-160111100087_Chapter 3.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (487kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-23124-160111100087_Conclusion.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (9kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-23124-160111100087_References.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (286kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-23124-160111100087_Appandices.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (189kB)
Abstract
ABSTRAK
Kegiatan pertambangan merupakan salah satu bentuk dari eksplorasi terhadap bumi, sehingga di dalam penguasaannya ini seharusnya dilakukan oleh negara. Disamping mendapatkan keuntungan kegiatan pertambangan juga memberikan dampak negatif yaitu di dalam kegiatan pertambangan selalu di identikkan dengan permasalahan yang terjadi terhadap lingkungan terutama yang tidak mempunyai izin. Salah satunya nya ialah kasus penambangan fosfat yang dilakukan oleh masyarakat terjadi di Batu Putih Daya di Kabupaten Sumenep, ditemukan beberapa pengusahaan kegiatan pertambangan tanpa disertai izin sehingga apabila penambangan fosfat tetap dilakukan, kerusakan lingkungan pasti terjadi termasuk salah satunya keberlangsungan kehidupan masyarakat. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu jenis penelitian hukum normatif-empiris (applied law research), dengan pendekatan Perundang-undangan, terhadap pendekatan tersebut dilakukan untuk meneliti kasus ataupun dapat meneliti terhadap problematika di masyarakat yang timbul dan sudah atau sedang terjadi di masyarakat, yang nantinya kasus juga dapat di telaah dan dikaji lebih lanjut yang berdasarkan tata peraturan perundang-undangan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dari aspek substansi pengaturan peraturan perundang-undangan terkait sanksi dan Pasal yang mengatur terkait pertambangan tanpa izin sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba, Dari aspek penegak hukum itu sendiri terhambat dengan tidak adanya wewenang yang dimiliki karena berdasar UU Minerba kewenangan sepenuhnya berada di pemerintah pusat. Sehingga dalam pelaksanaannya masih pasif dan menunggu adanya laporan baru akan dilakukan penindakan, itupun sanksi yang diberikan sejauh ini hanya sebatas penutupan dan ada beberapa pertambangan yang ditutup namun aktif melakukan pertambangan kembali. Dan dari aspek sarana prasarana masih kurang memadai serta kebudayaan masyarakat terkait kurangnya perngetahuan tentang mekanisme pengurusan izin.
Kata kunci : Fosfat, Minerba, Batuputih.
| Item Type | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Thesis Type | S1 |
| Creators | Creators NIM NINDYA SEPTICA ANDARI |
| Department | Ilmu Hukum |
| Uncontrolled Keywords | Fosfat, Minerba, Batuputih. |
| Divisions | Fakultas Hukum > S1 - Ilmu Hukum |
| Additional Information | elib mass import |
| Depositing User | Unnamed user with email library@trunojoyo.ac.id |
| Date Deposited | 19 Oct 2026 12:03 |
| Last Modified | 24 Oct 2026 16:46 |
| URI | https://repository.trunojoyo.ac.id/id/eprint/3259 |
